Ma'ruf Amin: Pemberantasan korupsi diarahkan pada perubahan perilaku

Perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih dan berintegritas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan program-program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK seharusnya diarahkan kepada perubahan perilaku, baik Pemerintah maupun masyarakat.

"Upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku Pemerintah dan masyarakat," kata Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Jakarta, Jumat.

Ma'ruf Amin mengataakan perubahan perilaku tersebut dapat menjamin keberhasilan dalam memberantas korupsi.

"Perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih dan berintegritas. Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi daripada ancaman hukuman yang berat," tambahnya.

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh pegiat antikorupsi dapat bekerja melakukan sejumlah hal.

"Pertama, negara mana pun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut," jelasnya.

Kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang dengan akses terhadap pengambilan keputusan, menurut dia, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang, sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan.

"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya, dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik (menjadi) dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," katanya.

Dia pun berharap semangat tema Hakordia Tahun 2022 "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" menjadi penguat komitmen dan langkah seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), serta pemerintah daerah untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang mengambil tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

"Terkait hal tersebut, saat ini Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional," katanya.

Selain itu, tambahnya, masih ada agenda lain, seperti revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara.

"Terakhir, saya meminta seluruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 25 Tahun untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia," kata Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya telah memulihkan aset negara senilai Rp494,54 miliar selama periode Januari-November 2022, atau melampaui capaian pada 2021 sebesar Rp416,94 miliar.

Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang Januari-November 2022, Firli menyebutkan ada 112 kasus penyelidikan, 116 penyidikan, 108 penuntutan, 121 kasus inkrach, dan 99 perkara telah dieksekusi, dengan total 115 tersangka. Sejak 2004 hingga November 2022, Firli menyebut total tersangka yang ditangani KPK sebanyak 1.479 orang.

Firli mengungkapkan strategi yang akan dilakukan KPK untuk menekan angka korupsi ialah dengan memberikan edukasi publik.

"Izinkan kami menyampaikan beberapa hasil kerja kami dari survei perilaku antikorupsi. Pada 2022, indeks perilaku antikorupsi mencapai 3,93 poin, naik dari 3,88 pada 2021," ujar Firli

Hakordia Tahun 2022 mengambil tema "Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi" pada 9-11 Desember 2022.

Selain Wapres Ma'ruf Amin, acara tersebut juga dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin, Ketua DPD Lanyalla Mattaliltti, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.